melayani pemasangan baja ringan

konstruksi baja ringan

 pemasangan ,pengadaan rangka flapon

pengadaan rangka baja ringan

HUB : 087816666616 

HAYKAL

Apakah struktur konstruksi rangka atap yang menggunakan material baja ringan aman? Apakah bahan yang digunakan benar-benar memenuhi kaidah desain struktur bangunan? Demikian pertanyaan yang sering terlintas juga di benak calon pembeli atau calon pemakai rangka atap baja ringan. Yang perlu diketahui adalah, sampai saat ini di Indonesia BELUM ADA peraturan yang mengatur tentang  struktur rangka atap baja ringan. Nah, kalau belum ada, apa dasar dari pemasangan konstruksi baja ringan yang saat ini marak dipasaran? Apakah mereka asal pasang saja? Mari kita analisa satu persatu.

Penutup Atap Rangka Baja Ringan

penutup atap rangka baja ringan

Jenis penutup atap apakah yang bisa digunakan pada struktur rangka baja ringan ? Mampukah rangka baja ringan menopang penutup atap genteng keramik atau genteng beton yang sangat besar beratnya? Apakah bisa rangka baja ringan menggunakan penutup atap asbes atau genteng metal ? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul juga diantara calon pemakai rangka atap baja ringan. Read the rest of this

 

•                                                                  
  
  Alih teknologi dewasa ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Mulai dari telepon yang dahulu hanya tersedia di tiap rumah, kini telepon (hp) sudah ada hampir disetiap pinggang atau tas seseorang. Surat yang dahulu harus dikirim melalui kantor pos, kini bisa dikirim hanya dengan menggerakkan satu atau dua jari saja dengan teknologi internet. Pergeseran teknologi tidak saja melanda dunia komunikasi dan informasi, tapi berdampak juga pada industri konstruksi khususnya pada bangunan rangka atap.
  Konstruksi kuda-kuda kayu yang dahulu menjadi menjadi bagian suatu bangunan, sekarang sudah mulai bergeser menjadi konstruksi rangka atap baja ringan yang lebih tahan lama. Alih teknologi dari kayu menjadi baja ringan bukan hanya dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju, tetapi juga dampak dari menipisnya sumber daya kayu dikarenakan pengelolaan yang tidak cermat.
  Konstruksi atap baja ringan sebagai solusi alternatif terbaik sebagai pengganti kuda-kuda kayu memang sudak tidak diragukan lagi kualitasnya dikarenakan umur pakai yang lebih lama, kecepatan dalam hal pemasangan, dan kekuatan struktur yang terjamin. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pemakai baja ringan mulai dari kalangan kontraktor bangunan, developer, konsultan, ataupun para pemilik proyek di kota besar ataupun di pelosok daerah.
  Dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan sektor perumahan di Indonesia, diharapkan konstruksi rangka atap baja ringan menjadi produk yang semakin maju dan berkembang sehingga menjadi solusi terbaik rangka atap bangunan.

aceh

Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian.
Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki dari sumber yang terpercaya.

Untuk kegunaan lain dari Aceh, lihat Aceh (disambiguasi).

Aceh
—  Provinsi  —
Lambang
Moto: "Pancacita" (dari bahasa Sanskerta yang artinya "Lima cita-cita")
Peta lokasi Aceh
Negara	Indonesia
Hari jadi	7 Desember 1959 (hari jadi)
Dasar hukum	UU RI No. 24/1956 UU RI No. 44/1999 UU RI No. 18/2001 UU RI No. 11/2006 (Pemerintahan Aceh)
Ibu kota	Banda Aceh (dahulu Koetaradja)
Koordinat	1º 40' - 6º 30' LU 94º 40' - 98º 30' BT
Pemerintahan
- Gubernur	drh. Irwandi Yusuf, M.Sc..
- DAU	Rp. 716.646.172.000,- (2011)[1]
Luas
- Total	58.375,63 km2
Populasi (2010)[2]
- Total	4.494.410
- Kepadatan	77/km²
Demografi
- Suku bangsa	Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Jawa, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.[3][4]
- Agama	Islam (99,85%), Kristen (0,15%)
- Bahasa	Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Jawa, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon, Nias dan Indonesia.[5][6]
Zona waktu	WIB
Kabupaten	18[7]
Kota	5[8]
Kecamatan	276[9]
Desa/kelurahan	6455[10]
Lagu daerah	Bungong Jeumpa
Situs web	http://www.acehprov.go.id/

Aceh^[11] yang mula-mula bernama Aceh Darussalam (1511-1959) selanjutnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) dan menjadi provinsi Aceh (2009-sekarang)adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah.^[12] Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.
Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulue.
Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.

Daftar isi 1 Sejarah 1.1 Kesultanan Aceh 1.2 Perang Aceh 1.3 Masa penjajahan 1.3.1 Bangkitnya nasionalisme 1.4 Masa Republik Indonesia 1.5 Darul Islam / Tentara Islam Indonesia 1.6 Gerakan Aceh Merdeka 2 Kependudukan 2.1 Suku bangsa 2.2 Bahasa 2.3 Agama 2.4 Sejarah awal masuknya Islam ke Aceh 3 Pendidikan 4 Pemerintahan 4.1 Sistem Pemerintahan Indonesia 4.2 Perwakilan 4.3 Sistem Pemerintahan Lokal Aceh 5 Sumber daya alam 6 Perekonomian 6.1 Pra-tsunami 2004 6.2 Pasca-tsunami 2004 6.3 Perbankan 6.4 Industri 6.5 Pertambangan 6.6 Pariwisata 7 Seni dan Budaya 7.1 Sastra 7.2 Senjata tradisional 7.3 Rumah Tradisional 7.4 Tarian 8 Makanan Khas 9 Pahlawan 9.1 Pahlawan Perempuan 9.2 Pahlawan Pria 10 Tokoh asal Aceh 11 Referensi 12 Lihat pula 13 Pranala luar

Sejarah

Masjid Raya Baiturrahman

Artikel utama: Sejarah Aceh

Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam (Sulthan Aceh ke 19), merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.
Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.
Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Kesultanan Aceh

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kesultanan Aceh

Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Perang Aceh

Teuku Umar

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Aceh

Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873, dimulai dari kedatangan Jenderal J.H.R Kohler dengan jumlah pasukan sebanyak 3.198, termasuk 168 perwira KNIL^[13].
Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Bahkan, pada hari pertama perang berlangsung, 1 unit kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh^[14].
Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.
Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibukota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang masuk dan menggantikan peran belanda.
Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara.

Masa penjajahan

Bangkitnya nasionalisme

Replika pesawat Dakota RI-001 Seulawah sumbangan rakyat Aceh di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Mr. Teuku Muhammad Hasan).
Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.
Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.

Masa Republik Indonesia

Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.
Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru.

Darul Islam / Tentara Islam Indonesia

Gerakan Aceh Merdeka

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan Aceh Merdeka

Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari.

Kependudukan

Suku bangsa

Provinsi Aceh memiliki 13 suku asli, yaitu: Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.
Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil sebagai berikut: Aceh (50,32%), Jawa (15,87%), Gayo (11,46%), Alas (3,89%), Singkil (2,55%), Simeulue (2,47%), Batak (2,26%), Minangkabau (1,09%), Lain-lain (10,09%)^[15]

Bahasa

Kamus Bahasa Aceh - Indonesia

Provinsi Aceh memiliki 13 buah bahasa asli yaitu bahasa Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.

Agama

Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam.
Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga Tionghoa yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu.
Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam, berdasar UU No.18/2001. Meski dari kalangan intelektual Aceh sendiri, masih terdapat perdebatan soal apakah yang diberlakukan di Aceh sudah benar-benar syariat, atau itu cuma karena alasan politis saja?^[16] Alasan yang juga kemudian disebutkan adalah kondisi konkret ketika itu berkenaan dengan politik, polemik di kalangan jumhur ulama soal bisa tidaknya hukum Islam diproduksi pasca kenabian,selain persoalan dualisme aliran dalam Islam, dua aliran besar dalam tradisi tafsir hukum Islam.^[17]

Sejarah awal masuknya Islam ke Aceh

Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan^[18] sebagai khalifah setelah kerasulan Muhammad SAW.

Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouck Hurgronje dengan Teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari al Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab Fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian^[19].
Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan^[20].
Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Perlak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyyah^[21].

Pendidikan

Dalam hal pendidikan, sebenarnya provinsi ini mendapatkan status Istimewa selain dari D.I. Yogyakarta. Namun perkembangan yang ada tidak menunjukkan kesesuaian antara status yang diberikan dengan kenyataannya. Pendidikan di Aceh dapat dikatakan terpuruk. Salah satu yang menyebabkannya adalah konflik yang berkepanjangan dan penganaktirian dari RI, dengan sekian ribu sekolah dan institusi pendidikan lainnya menjadi korban. Pada UAN (Ujian Akhir Nasional) 2005 ada ribuan siswa yang tidak lulus dan terpaksa mengikuti ujian ulang.
Aceh juga memiliki sejumlah Perguruan Tinggi Negeri seperti

• Universitas Syiah Kuala
• IAIN Ar-Raniry
• Universitas Malikussaleh
• Politeknik Negeri Lhokseumawe
• Politeknik Aceh
• STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
• STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Aceh juga memiliki beberapa Universitas/Akademi Swasta seperti;

• Universitas Abulyatama Aceh
• Universitas Muhammadiyah Aceh
• Universitas Iskandar Muda
• Universitas Serambi Mekkah
• Universitas Jabal Ghafur Sigli
• Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh
• Akademi Keperwatan

dll

Pemerintahan

Kabupaten dan Kota di Aceh

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemerintahan Aceh dan Daftar gubernur Aceh

Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada 2, yaitu Sistem Pemerintahan Lokal Aceh dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya Pemerintahan Mukim di antara kecamatan dan gampong.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Pusat pemerintahan	Kecamatan	Desa (atau sederajat)
1	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh	12	321
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	Blangpidie	9	132
3	Kabupaten Aceh Besar	Kota Jantho	23	592
4	Kabupaten Aceh Jaya	Calang	6	172
5	Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan	16	369
6	Kabupaten Aceh Singkil	Singkil	10	127
7	Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru	12	128
8	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon	14	268
9	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane	11	164
10	Kabupaten Aceh Timur	Idi Rayeuk	21	580
11	Kabupaten Aceh Utara	Lhoksukon	27	1.160
12	Kabupaten Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	7	232
13	Kabupaten Bireuen	Bireuen	17	514
14	Kabupaten Gayo Lues	Blang Kejeren	11	97
15	Kabupaten Nagan Raya	Suka Makmue	5	213
16	Kabupaten Pidie	Sigli	22	946
17	Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu	8	215
18	Kabupaten Simeulue	Sinabang	8	135
19	Kota Banda Aceh		9	80
20	Kota Langsa		5	52
21	Kota Lhokseumawe		4	67
22	Kota Sabang		2	18
23	Kota Subulussalam		5	74
	Jumlah		264	6.656

Perwakilan

Meuligoe, tempat kediaman gubernur Aceh

Berdasarkan Pemilihan Umum Legislatif 2009, Provinsi Aceh mengirimkan 13 anggota DPR, dengan perincian: Partai Demokrat tujuh orang, PKS dan Partai Golkar masing-masing dua orang, dan PAN serta PPP masing-masing satu orang.^[22] Selain itu, empat anggota DPD yang berasal dari Aceh adalah Tgk. Abdurrahman BTM., H.T. Bachrum Manyak, Dr. Ahmad F. Hamid, M.S., dan Ir. H.T. A. Khalid, M.M.^[23]
Pada tingkat provinsi, DPRA dengan 69 kursi tersedia dikuasai oleh Partai Aceh (33 kursi)^[22].

Partai	Kursi	%
Partai Aceh	33	47,8
Partai Demokrat	10	14,5
Partai Golkar	8	11,6
PAN	5	7,3
PKS	4	5,8
PPP	3	4,4
Partai Daulat Aceh	1	1,5
PDI-P	1	1,5
PKPI	1	1,5
PBB	1	1,5
PKB	1	1,5
Partai Patriot	1	1,5
Total	69	100,0

Sistem Pemerintahan Lokal Aceh

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sistem Pemerintahan Lokal Aceh

Sistem pemerintahan lokal Aceh terdiri dari gampông, mukim, nanggroë, sagoë dan keurajeun.

Sumber daya alam

• Minyak bumi
• Gas alam
• Emas
• Hutan
• Kayu
• Kopi
• Ikan
• Rempah-rempah

Perekonomian

Pra-tsunami 2004

Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh, menyumbangkan 6,5 persen dari Pendapatan Daerah Bruto (PDB) senilai 1,59 triliun pada tahun 2004 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2005). Potensi produksi perikanan tangkap mencapai 120.209 ton/tahun sementara perikanan budidaya mencapai 15.454 ton/tahun pada tahun 2003 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2004). Produksi perikanan tersebut merata, baik di Samudera Hindia maupun Selat Malaka.
Industri perikanan menyediakan lebih dari 100.000 lapangan kerja, 87 persen (87.783) di sub sektor perikanan tangkap dan sisanya (14.461) di sub sektor perikanan budidaya. Sekitar 53.100 orang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun demikian, 60 persen adalah nelayan kecil menggunakan perahu berukuran kecil. Dari sekitar 18.800 unit perahu/kapal ikan di Aceh, hanya 7.700 unit yang mampu melaut ke lepas pantai. Armada perikanan tangkap berskala besar kebanyakan beroperasi di Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Menurut Nurasa et al. (1993), nelayan Aceh sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing (hook and line). Alat tangkap lain adalah pukat, jaring cincin (purse seine), pukat darat, jaring insang, jaring payang, jaring dasar, jala dan lain-lain.
Infrastruktur penunjang industri ini meliputi satu pelabuhan perikanan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan (PPI) utama di 7 kabupaten/kota dan sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) kecil di 18 kabupaten/kota. Selain itu terdapat 36.600 hektar tambak, sebagian besar tambak semi intensif yang dimiliki petambak bermodal kecil. Tambak-tambak ini tersebar di Aceh Utara, Pidie, Bireuen dan Aceh Timur.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengelola sebuah pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) budidaya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) budidaya, sebuah laboratorium uji mutu perikanan dan sebuah kapal latih. Di tiap kabupaten/kota, terdapat dinas perikanan dan kelautan. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.

Pasca-tsunami 2004

Kerusakan akibat tsunami di Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2005) memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 (33,7%) kapal motor besar (5-50 ton). Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar tambak di 11 kabupaten/kota rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset), sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai Rp 3,8 milyar. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak.
Kerusakan tambak budidaya tersebar merata. Bahkan di daerah yang tidak terlalu parah dampak tsunaminya (misalnya di Aceh Selatan), tambak-tambak yang tergenang tidaklah mudah diperbaiki dan digunakan kembali. Total kerugian mencapai Rp 466 milyar, sekitar 50 persen dari total kerugian sektor perikanan. Kerugian ekonomi paling besar berasal dari hilangnya pendapatan dari sektor perikanan (tangkap dan budidaya). Hilangnya sejumlah besar nelayan, hilang atau rusaknya sarana dan prasarana perikanan termasuk alat tangkap dan perahu serta kerusakan tambak menjadikan angka kerugian sedemikian besarnya.

Kapal PLTD Apung yang dibawa oleh tsunami sampai ke darat

Diperkirakan produksi perikanan di Aceh akan anjlok hingga 60 persen. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun. Di subsektor perikanan tangkap, bahkan diduga perlu waktu lebih lama (sekitar 10 tahun), karena banyaknya nelayan yang hilang atau meninggal selain rusaknya sejumlah besar perahu atau alat tangkap. Berdasarkan asumsi tersebut, total kerugian yang mungkin terjadi hingga sektor ini pulih total dan kembali ke kondisi pra-tsunami diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.

Perbankan

Aceh terdapat dua kantor Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia, yang dibuka di Banda Aceh (kelas III) dan Lhokseumawe (kelas IV). Tugas Bank Indonesia yang terdiri dari bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Di daerah-daerah tugas Bank Indonesia lebih dominan di bidang sistem pembayaran dan perbankan.
Di bidang sistem pembayaran menyelenggarakan sistem kliring dan BI-RTGS dan di bidang perbankan mengawasi dan membina bank-bank agar beroperasi dengan sehat dan menguntungkan.

Industri

Aceh memiliki sejumlah industri besar di antaranya

• PT Arun: Kilang Pencairan Gas Alam di Lhokseumawe
• PT PIM: Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe
• PT AAF: Pabrik Pupuk Asean di Lhokseumawe
• PT KKA: Pabrik Kertas di Lhokseumawe
• PT SAI-Lafarge: Semen Andalas di Aceh Besar
• ExxonMobil: Kilang Gas Alam di Lhokseumawe

Pertambangan

Emas di Woyla, Seunagan, Aceh Barat; Pisang Mas di Beutong, Payakolak, Takengon Aceh Tengah Batubara di Kaway XI, di Semayan di Aceh Barat, Batugamping di Tanah Greuteu, Aceh Besar; di Tapaktuan

Pariwisata

Museum Aceh pada tahun 1915-1930

• Masjid Raya Baiturrahman
• Graveyard in Bitay Village [1]
• Cut Nya Dien House [2]
• Indonesian Airline Monument. Seulawah-Indonesian First Airplane [3]
• Tsunami Monument & Garden [4]
• Museum Aceh [5]
• Taman Putroe Phang
• Kuburan Kerkhoff
• Danau Laut Tawar
• Danau Aneuk Laot
• Iboih

Seni dan Budaya

Aceh merupakan kawasan yang sangat kaya dengan seni budaya galibnya wilayah Indonesia lainnya. Aceh mempunyai aneka seni budaya yang khas seperti tari-tarian, dan budaya lainnya seperti:

• Didong (seni pertunjukan dari masyarakat Gayo)
• Meuseukee Eungkot (sebuah tradisi di wilayah Aceh Barat)
• Peusijuek (atau Tepung tawar dalam tradisi Melayu)

Sastra

• Bustanussalatin
• Hikayat Prang Sabi
• Hikayat Malem Diwa
• Legenda Amat Rhah manyang
• Legenda Putroe Neng
• Legenda Magasang dan Magaseueng

Pedang Sikin Panjang adalah salah satu senjata tradisional dari Aceh

Senjata tradisional

Rencong adalah senjata tradisional Aceh, bentuknya menyerupai huruf L, dan bila dilihat lebih dekat bentuknya merupakan kaligrafi tulisan bismillah. Rencong termasuk dalam kategori dagger atau belati (bukan pisau ataupun pedang).
Selain rencong, bangsa Aceh juga memiliki beberapa senjata khas lainnya, seperti Sikin Panjang, Perisai Awe, Perisai Teumaga, siwah, geuliwang dan peudeueng.

Rumah Tradisional

Rumah tradisional Aceh di Museum Aceh

Rumah tradisonal suku Aceh dinamakan Rumoh Aceh. Rumah adat ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. Tiga bagian utama dari rumah Aceh yaitu seuramoë keuë (serambi depan), seuramoë teungoh (serambi tengah) dan seuramoë likôt (serambi belakang). Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumoh dapu (rumah dapur).

Tarian

Provinsi Aceh yang memiliki setidaknya 10 suku bangsa, memiliki kekayaan tari-tarian yang sangat banyak dan juga sangat mengagumkan. Beberapa tarian yang terkenal di tingkat nasional dan bahkan dunia merupakan tarian yang berasal dari Aceh, seperti Tari Rateb Meuseukat dan Tari Saman.

Tarian Suku Aceh Tari Laweut Tari Likok Pulo Tari Pho Tari Ranup Lampuan Tari Rapai Geleng Tari Rateb Meuseukat Tari Ratoh Duek Tari Seudati Tari Tarek Pukat

Tarian Suku Gayo Tari Saman Tari Bines Tari Didong Tari Guel Tari Munalu Tari Turun Ku Aih Aunen Tarian Suku Lainnya Tari Ula-ula Lembing Tari Mesekat

• 

  Tari Seudati di Sama Langa tahun 1907
  
• 

  Tari Saman dari Gayo Lues
  
• 

  Tari Guel, khas Suku Gayo
  
• 

  Tari Didong
  

Makanan Khas

Aceh mempunyai aneka jenis makanan yang khas. Antara lain timphan, gulai itik, kari kambing yang lezat, Gulai Pliek U dan meuseukat yang langka. Di samping itu emping melinjo asal kabupaten Pidie yang terkenal gurih, dodol Sabang yang dibuat dengan aneka rasa, ketan durian (boh drien ngon bu leukat), serta bolu manis asal Peukan Bada, Aceh Besar juga bisa jadi andalan bagi Aceh.

Pahlawan

Cut Nyak Dien ketika ditangkap Belanda

Bangsa Aceh merupakan bangsa yang gigih dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kegigihan perang bangsa Aceh, dapat dilihat dan dibuktikan oleh sejumlah pahlawan (baik pria maupun wanita), serta bukti-bukti lainnya (empat jenderal Belanda tewas dalam perang Aceh, serta kuburan Kerkhoff yang pernah mencatat rekor sebagai kuburan Belanda terluas di luar Negeri Belanda).

Pahlawan Perempuan

• Cut Nyak Dhien
• Cut Nyak Meutia
• Laksamana Malahayati
• Pocut Baren
• Teungku Fakinah

Pahlawan Pria

• Sultan Iskandar Muda
• Teungku Chik Di Tiro
• Teuku Umar
• Panglima Polem
• Teuku Nyak Arif
• Mr. Teuku Muhammad Hasan^[24]

Tokoh asal Aceh

Lihat pula Suku Aceh untuk tokoh-tokoh yang bukan berasal dari provinsi Aceh namun berketurunan Aceh.

• Yap Thiam Hien
• Hamzah Fansuri
• Nuruddin ar-Raniri
• Syiah Kuala
• Syamsuddin al-Sumatrani
• Tun Sri Lanang
• Teungku Chik Pante Kulu
• Ismail al-Asyi
• Mohamad Kasim Arifin
• Teungku Hasan Muhammad di Tiro
• P. Ramlee
• Teungku Ahmad Dewi
• Teungku Daud Beureu'eh

Referensi

1. ^ "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.
2. ^ Sensus Penduduk 2010
3. ^ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:aceh-gelar-kongres-Suku-daerah&catid=13:aceh&Itemid=26
4. ^ http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3337
5. ^ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:aceh-gelar-kongres-bahasa-daerah&catid=13:aceh&Itemid=26
6. ^ http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3337
7. ^ Jumlah kabupaten di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
8. ^ Jumlah kota di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
9. ^ Jumlah kecamatan di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
10. ^ Jumlah gampong/kelurahan di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
11. ^ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, dalam Pergub tersebut ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatangan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009. Lihat pula http://www.acehprov.go.id/

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 3

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 4

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 5

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 6

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 7

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 8

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 9

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 10

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 11

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Page 12

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•